Jokowi: Pemadaman Listrik Bukan Hanya Merusak Reputasi PLN, Tapi Juga Merugikan Konsumen

0
60

Presiden Joko Widodo menekankan kepada direksi PT PLN Persero sehubungan dengan pemadaman listrik di Jabodetabek dan sebagian besar Jawa pada Minggu (4/8/2019). Putusan itu disampaikan ketika Jokowi tiba di kantor pusat PLN, di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (5/8/2019).

“Saya tahu bahwa itu tidak hanya dapat merusak reputasi PLN, tetapi banyak hal di luar PLN, terutama konsumen, sangat terpengaruh,” kata Jokowi.

Jokowi mendekati kantor PLN untuk meminta penjelasan tentang pemadaman listrik. Presiden terlihat didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, dan Kepala Badan Cyber ​​dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

Sementara di ruang konferensi, belasan jajaran PT PLN Persero hadir, termasuk Penjabat Direktur (Plt) Direktur Pelaksana PLN Sripeni Inten Cahyani. Jokowi menangani masalah layanan transportasi umum yang terganggu oleh pemadaman listrik. “Layanan transportasi umum berbahaya, MRT, misalnya. Karena itu, pagi ini saya ingin mendengar dulu, tolong beri tahu saya yang sederhana – sederhana saja,” kata Jokowi. “Lalu jika ada yang salah, bicarakan secara terbuka. Jadi itu bisa diselesaikan dan tidak akan pernah terjadi lagi di masa mendatang,” kata Kepala Negara.

Sebelumnya, Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah telah mengalami pemadaman listrik selama lebih dari enam jam. Bahkan, sampai senin pagi, masih ada sejumlah daerah atau wilayah yang belum teraliri listrik secara normal.

Pada hari Minggu sore, Wakil Presiden Eksekutif Komunikasi Perusahaan & CSR I Made Suprateka mengatakan pemadaman listrik disebabkan oleh gangguan pada sistem transmisi. “PLN meminta maaf atas pemadaman yang terjadi karena gangguan dalam transmisi bagian Ungaran dan Pemalang 500 kV,” kata Made dalam pernyataan tertulis.

Baca Juga:  Aplikasi Commuter Menyediakan Jejaring Sosial Berbasis Transportasi Publik